BANDA ACEH – Pj Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, Iskandar AP, menyampaikan harapannya terkait pelaksanaan musyawarah besar (Mubes) Majelis Pendidikan Aceh. Ia berharap Mubes tersebut menjadi sarana melahirkan ragam ide dan gagasan strategis untuk pembangunan pendidikan Aceh ke depan.
“Kita masih perlu sama-sama bekerja keras untuk memajukan pendidikan Aceh dan menciptakan sumber daya manusia yang handal,” kata Iskandar saat membuka Mubes tersebut yang digelar di Hermes Palace Hotel, Rabu, (24/4/2024) malam.
Selain itu, Iskandar juga berharap proses pemilihan pengurus baru Majelis Pendidikan Aceh periode 2024-2029 dalam Mubes tersebut dapat berjalan dengan tertib, terbuka dan bijaksana.
“Para anggota MPA terpilih harus mampu membangun koordinasi dan kerja sama yang baik dengan berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Syariat Islam untuk menyusun program pembangunan pendidikan Aceh yang lebih baik,” kata Iskandar.
Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Aceh, Prof Abdi A Wahab, mengatakan, ada 84 peserta Mubes yang terdiri dari tokoh pendidikan, akademisi, para rektor, ulama, budayawan yang menjadi calon anggota MPA 2024-2029. Dari jumlah tersebut nantinya akan diseleksi dan diuji kompetensi hingga terpilih sebanyak 21 orang.
“21 orang yang terpilih akan diserahkan namanya ke DPRA untuk mengikuti fit dan proper test hingga nantinya ditetapkan 5 orang terpilih sebagai pengurus atau anggota MPA periode 2024-2029,” kata Prof Abdi.
Lebih lanjut, Prof Abdi mengatakan, selama lima tahun terakhir dipimpin oleh dirinya, MPA sebagai lembaga pemberi saran dan masukan kepada pemerintah telah melakukan banyak hal.
Berbagai pemikiran, saran, dan gagasan MPA telah dicurahkan dalam sejumlah buku yang disusun para pengurus MPA periode 2019-2024. Salah satu buku tersebut berjudul “Arah Pembangunan Pendidikan Aceh Tahun 2023-2027.” Dalam buku tersebut memuat 14 poin penting untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam pembangunan pendidikan Aceh.
“Buku tersebut sudah kami serahkan kepada Bappeda dan Dinas Pendidikan selaku pihak pemangku kebijakan penyusun ragam program pembangunan pendidikan di Aceh,” pungkas Prof Abdi.
