BANDA ACEH – Menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024, Pemerintah Aceh mengungkapkan bahwa terdapat kekurangan dana sebesar Rp1,26 triliun untuk kelancaran penyelenggaraan acara tersebut.
“Hasil analisis Pemerintah Aceh, biayanya hingga sampai tahap penyelenggaraan masih kurang Rp1,26 trilliun,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami Hamzah dalam keterangannya, di Banda Aceh, Rabu (30/08/2023).
Hal tersebut disampaikannya saat beraudiensi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo, di Kemenpora RI, Jakarta, Selasa (29/08/2023).
Bustami mengatakan, bahwa PON 2024 akan tetap berlangsung sesuai jadwal yang direncanakan. Meskipun, akan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu.
Dikatakannya, Aceh telah sepenuhnya siap menyambut PON dan persiapannya berjalan sesuai rencana. Ia memastikan tidak ada kendala berarti yang dihadapi, terutama terkait dengan venue.
“Pada intinya kita sudah siapkan venue yang akan dipertandingkan, tetapi masih membutuhkan perhatian dari pusat, makanya kita melaporkan perkembangan kepada Menpora untuk mendapatkan arahan,” ucapnya.
Hari ini, kata Bustami, kendala Aceh yang mesti dicarikan solusinya adalah terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan membutuhkan biaya besar, dan Aceh masih kekurangan Rp1,26 triliun, maka diharapkan bisa menjadi domainnya Pemerintah Pusat.
Ia menjelaskan, kendala utama di Aceh saat ini adalah kekurangan dana sebesar Rp1,26 triliun untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan penting. Dia berharap Pemerintah Pusat dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan dana ini.
“Hal ini disebabkan perhelatan tersebut sangat berdekatan dengan Pemilu 2024, sementara kita (daerah) diwajibkan menyisakan anggaran 40 persen untuk Pemilu mendatang,” jelasnya.
Ia juga mengharapkan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama, sehingga acara yang dinantikan dapat berjalan lancar di tanah Rencong.
“Kita harus diskusi, kita cari solusi bersama-sama, Aceh pada intinya sangat siap dengan agenda ini,” katanya.
Sementara itu, Menpora Dito Ariotedjo menyarankan pemerintah Aceh dan Sumatera Utara bisa membuat sebuah forum komunikasi terkait pelaksanaan PON 2024 nanti.
“Dimana pembahasan di dalam itu nanti yakni mengenai apa yang perlu ditambahkan,” kata Dito.
Dito berharap, dengan ada pembahasan PON yang komprehensif nantinya bisa melahirkan rumusan apa saja kekurangan dan kebutuhan, sehingga dirinya bisa menyampaikan langsung kepada Presiden.
“Jadi siapkan pegangan yang paling kuat, venue relatif tidak ada masalah, namun penyelenggaraannya yang mungkin perlu dibahas lagi. Mengenai kekurangan itu nanti kita review, saya ingin forum tersebut ada dan dilaksanakan dengan cepat supaya kita bisa cepat melapor ke Presiden,” demikian Dito.
