BANDA ACEH – Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, bersama Fadhlullah, SE., resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh yang dihadiri berbagai tokoh nasional dan internasional, termasuk tokoh perdamaian Aceh, Rabu (12/2/2025).
Pelantikan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam amanatnya, Mendagri menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pilkada Aceh yang berlangsung aman dan damai. Ia juga menegaskan bahwa pelantikan di DPR Aceh dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
“Saya atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh dan Saudara Fadhlullah sebagai Wakil Gubernur Aceh,” ujar Tito dalam acara yang berlangsung khidmat.
Tito menjelaskan bahwa seharusnya pelantikan kepala daerah dilakukan serentak pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Namun, karena aturan khusus yang berlaku di Aceh, pelantikan ini dilakukan lebih awal agar gubernur dapat melantik bupati dan wali kota di hadapan DPRK masing-masing sebelum mengikuti pelantikan kepala daerah serentak dan retret bersama presiden di Akmil Magelang.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat dan permohonan maaf karena tidak dapat hadir langsung dalam pelantikan, mengingat agenda pertemuan dengan Presiden Turki pada hari yang sama.
Setelah dilantik, Mualem dan Fadhlullah menerima pengukuhan adat dari Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar. Dalam kesempatan tersebut, Wali Nanggroe mengingatkan pentingnya mandat yang diberikan rakyat Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perdamaian.
“Kami berharap saudara dapat memajukan peradaban Aceh, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan terus memperkuat perdamaian yang telah dibangun selama ini,” ujar Wali Nanggroe.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan komitmennya untuk membawa Aceh ke arah yang lebih maju dan keluar dari stigma sebagai provinsi termiskin.
“Kami tidak ingin lagi mendengar sebutan Aceh sebagai provinsi termiskin. Mari bersama-sama membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan yang efektif.
“Kami berkomitmen untuk menjaga hubungan harmonis dengan DPR Aceh agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan rakyat merasa nyaman serta damai,” tambahnya.
Ketua DPR Aceh, Zulfadli, menekankan pentingnya kerja sama antara gubernur, wakil gubernur, dan DPR Aceh dalam membangun pemerintahan yang efektif dan berpihak pada rakyat.
Penjabat Gubernur sebelumnya, Safrizal ZA, menyampaikan rasa syukur atas masa jabatannya yang singkat namun memberikan kontribusi nyata, termasuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 persen dalam enam bulan terakhir.
“Saya berharap pemerintahan yang baru dapat melanjutkan perjuangan ini dengan membawa Aceh ke arah yang lebih baik,” ujar Safrizal.
Pelantikan ini turut dihadiri berbagai tokoh nasional dan internasional, termasuk Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Duta Besar Finlandia, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta tokoh perdamaian Aceh seperti Jusuf Kalla dan Hamid Awaluddin.
Acara berlangsung dengan penuh khidmat dan harapan besar bagi masa depan Aceh yang lebih maju di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf dan Fadhlullah.
