BANDA ACEH – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) Provinsi Aceh menyebutkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di tanah rencong tersebut mencapai Rp1,87 triliun.
“Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Aceh per 30 Juni 2023 mencapai Rp1,87 triliun dengan debitur sebanyak 30,5 ribu orang,” ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Aceh, Izharul Haq di Banda Aceh, Jumat (25/08/2023) seperti yang dikutip dari antaranews.com.
Izharul menjelaskan, provinsi Aceh pada tahun 2023 memperoleh kuota KUR sebanyak Rp3,51 triliun. KUR tersebut disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Aceh Syariah (BAS).
Ia mengungkapkan, Bank BSI mendapat kuota menyalurkan KUR sebesar Rp3 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,53 triliun atau 51,04 persen. Sedangkan Bank Aceh Syariah mendapat kuota KUR sebesar Rp510,6 miliar dengan realisasi sebanyak Rp351 miliar atau 68,85 persen.
Lebih lanjut ia mengatakan, penyaluran KUR terbanyak yaitu diraih Bank BSI yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, mencapai Rp150 miliar lebih dengan debitur atau peminjam sebanyak 3.019 orang.
“Kemudian, Kabupaten Bireuen, realisasi penyaluran mencapai Rp133,65 miliar dengan debitur sebanyak 2.341 orang. Sedangkan paling sedikit di Kota Sabang, realisasi Rp3,54 miliar dengan debitur 27 orang,” tuturnya.
Ia menambahkan, sedangkan realisasi penyaluran olah BAS, terbanyak di Kota Banda Aceh mencapai Rp40,16 miliar. Sedangkan realisasi paling sedikit yaitu di Kota Sabang, sebesar Rp3 miliar lebih.
Dikatakannya, KUR disalurkan untuk mendukung pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Aceh. Pemerintah mensubsidi bunga atas pinjaman tersebut, dengan demikian pembiayaannya menjadi murah.
Menurutnya, masih ada sejumlah tantangan dalam menyalurkan KUR tersebut. Di antaranya masih banyak pemikiran bahwa KUR merupakan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat.
“Selain itu, juga ada persepsi sebagian masyarakat bahwa KUR adalah riba, sehingga tidak sesuai dengan syariah Islam. Serta ada desakan penyaluran KUR ke sektor tertentu yang tidak memiliki prospek ekonomi jangka panjang,” pungkasnya.
