SITUASI.CO.ID |SIMEULUE—Keterlambatan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota DPRK di Kabupaten Simeulue hingga Kamis, 7 Mei 2026, mulai memicu keresahan di berbagai kalangan. Kondisi ini tidak hanya dirasakan para pegawai pemerintahan, tetapi juga dikhawatirkan berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat.
Berdasarkan informasi yang beredar, keterlambatan pembayaran tersebut diduga berkaitan dengan kondisi kas daerah yang disebut-sebut mengalami kekosongan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Simeulue mengenai penyebab pasti keterlambatan tersebut.
Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Simeulue, Marwan, meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan dan perencanaan anggaran agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Pemerintah harus lebih cermat dalam menyusun dan merealisasikan anggaran daerah. Jangan sampai keterlambatan seperti ini terus berulang karena dampaknya sangat luas,” ujar Marwan dalam siaran pers diterima Situasi.co.id, Kamis (7/5).
Ia menilai, keterlambatan gaji ASN dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Pasalnya, para ASN memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor perdagangan dan jasa.
Menurutnya, jika hak pegawai terlambat dibayarkan, maka daya beli masyarakat berpotensi menurun dan pelayanan publik juga dapat terdampak.
“Kalau kebutuhan dasar pegawai terganggu, tentu konsentrasi dan kinerja pelayanan kepada masyarakat bisa ikut menurun,” katanya lagi.
Selain persoalan ekonomi, kondisi tersebut juga dinilai dapat memengaruhi psikologis para aparatur pemerintahan yang selama ini bergantung pada pendapatan rutin bulanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Masyarakat pun berharap Pemerintah Kabupaten Simeulue segera memberikan klarifikasi terbuka terkait kondisi keuangan daerah sekaligus menyampaikan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran gaji tersebut.
