SITUASI.CO.ID | Banda Aceh— Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merespon permintaan Gubernur Aceh terkait pengerukan muara atau kuala yang mengalami pendangkalan di sejumlah wilayah Aceh.
“Kita minta KKP respek terhadap permintaan Gubernur Aceh soal pengerukan muara dangkal, ini penting untuk membantu nelayan serta mencegah banjir berulang di Aceh,” kata Sekretaris PWPM Aceh, Arif Pribadi, di Banda Aceh, Jumat (24/4/2026).
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah meminta pemerintah pusat dalam hal ini KKP mempercepat penanganan kuala di sejumlah daerah di Aceh yang mulai dangkal guna mencegah terjadinya banjir berulang.
Bahkan, akibat dangkalnya muara, tanah-tanah kosong disekitar bakal ikut menjadi kuala akibat luapan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
Menurut Mualem, kondisi ini juga telah berdampak pada aktivitas nelayan yang harus menunggu air pasang untuk melaut. Sehingga mereka kesulitan mencari nafkah.
“Seperti harapan kita, jika kuala-kuala yang di tepi laut tidak kita benahi, ini satu masalah. Kalau kita tidak benahi dengan sempurna, ini jadi satu ancaman (bencana banjir) lagi. Yang fatal adalah bagi nelayan. Mereka menunggu air pasang surut, untuk mencari ikan, mencari nafkah,” katanya.
Sejauh ini, pemerintah Aceh juga telah berupaya keras mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan kuala, tetapi belum mendapatkan respon positif.
Arif mengatakan, pengerukan muara menjadi kebutuhan mendesak saat ini karena sudah dangkal pascabencana banjir. Apalagi, sebagian besar masyarakat pesisir Aceh menggantungkan hidup mereka dari kelautan dan perikanan.
“Melaut adalah salah satu mata pencaharian utama masyarakat Aceh. Ketika akses keluar masuk perairan terganggu akibat muara dangkal, tentu ini akan berdampak langsung terhadap ekonomi rakyat di pesisir,” ujarnya.
Karena itu, PWPM Aceh mendesak agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serta atensi serius terhadap penanganan muara di Aceh tersebut.
Arif menuturkan, pendangkalan muara tidak hanya berdampak terhadap aktivitas ekonomi nelayan, tetapi juga berkontribusi meningkatnya risiko bencana banjir, terutama di kawasan yang kerap terjadi luapan.
Ia menegaskan, penyempitan dan pendangkalan bibir kuala menjadi masalah serius bagi nelayan, terlebih di wilayah rawan banjir. Maka dari itu, kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut, KKP harus segera menindaklanjutinya.
“Langkah konkret dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan Aceh, baik melalui program pengerukan muara, perizinan maupun kebijakan strategis lainnya untuk mendukung ekonomi nelayan serta pesisir mengurangi risiko bencana banjir di Aceh,” pungkasnya.
