ACEH TIMUR – Bank Aceh Syariah Cabang Idi menyerahkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Pimpinan Bank Aceh Cabang Idi, Samsul Bahri, menjelaskan bahwa KKPD merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah untuk mendukung efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“KKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,” kata Samsul dalam keterangan tertulis, Rabu, 18 Desember 2024.
Acara yang digelar Selasa lalu ini juga menjadi ajang sosialisasi penggunaan kartu kredit kepada seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Penjabat Bupati Aceh Timur, Amrullah M Ridha, hadir dalam acara ini bersama jajarannya.
Samsul mengatakan penggunaan KKPD memudahkan pencatatan transaksi secara otomatis dan real-time, sehingga lebih transparan dan mudah diaudit. Selain itu, KKPD dinilai dapat mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran karena pembayaran dilakukan melalui mekanisme yang terkontrol.
Namun Samsul juga mengingatkan agar para penerima KKPD dapat memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi kolektibilitas macet yang berdampak pada reputasi keuangan pengguna di SLIK OJK.
Dalam kesempatan itu, Amrullah menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, implementasi KKPD sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022.
“Di era digitalisasi saat ini, kita dituntut untuk memberikan pelayanan berbasis digital guna mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Penggunaan KKPD adalah salah satu wujud reformasi birokrasi yang tengah kita galakkan,” kata Amrullah.
Amrullah juga mengapresiasi Bank Aceh Syariah Cabang Idi dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas upaya memperkenalkan KKPD di Aceh Timur. Meskipun ini hal baru, Amrullah mengajak semua pegawai optimistis bahwa KKPD dapat diterapkan secara baik, tepat, cepat, transparan, dan akuntabel di Pemkab Aceh Timur.
Amrullah juga berharap KKPD dapat dimaksimalkan sebagai instrumen keuangan yang efektif dalam mendukung aktivitas operasional dan belanja daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah akan semakin efisien dan akurat.
