Daerah  

DPRK Banda Aceh Desak Pemerintah Lanjutkan Operasional Bus Trans Koetaradja

20250102 transkoetaradja imamatunnisa
Bus Trans Koetaradja. Foto: Ist

BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi III DPRK Kota Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mendesak agar layanan Trans Koetaradja segera diaktifkan kembali. Menurutnya, Trans Koetaradja memiliki peran penting dalam mengurangi kemacetan di Kota Banda Aceh, khususnya di jalur-jalur utama.

Apabila layanan bus Trans Koetaradja terlalu lama berhenti, kata dia, tentu akan mengganggu aktivitas masyarakat. Terutama pelajar, mahasiswa, wisatawan, dan pedagang kecil yang sangat bergantung pada transportasi umum tersebut.

“Harus ada keputusan segera dari Pemerintah Aceh, yang selama ini bertanggung jawab atas pengoperasian Trans Koetaradja. Jika anggaran untuk 2025 sudah disiapkan dalam APBA 2025, maka operasional bisa segera dilanjutkan. Jika diperlukan tender pihak ketiga, maka itu harus segera dilakukan agar tidak ada penundaan lebih lanjut,” kata Tuanku Muhammad, Jumat, 3 Januari 2024.

Tuanku Muhammad menyebutkan pada 6 Januari mendatang, sebagian besar sekolah dan kampus akan kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar. Ia menyayangkan pemberhentian layanan Trans Koetaradja, meskipun hal ini berkaitan dengan alokasi anggaran.

Menurutnya, anggaran operasional untuk tahun 2025 seharusnya sudah dibahas dan disepakati pada 2024. “Saya sudah menerima banyak keluhan dari mahasiswa yang biasanya mengandalkan Trans Koetaradja untuk pergi ke kampus. Kini mereka kesulitan karena layanan tersebut tidak beroperasi,” ujar Tuanku.

Tuanku juga mengingatkan bahwa sebelumnya, banyak armada mini bus atau labi-labi yang beroperasi di Banda Aceh dan Aceh Besar. Namun sekarang keberadaan mereka semakin terbatas setelah digantikan oleh Trans Koetaradja. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan mencari alternatif transportasi umum, yang pada gilirannya memaksa mereka untuk menggunakan angkutan lain dengan biaya yang lebih mahal.

Ia berharap agar masalah ini segera mendapatkan solusi, baik terkait dengan alokasi anggaran maupun langkah-langkah operasional lainnya. “Pemerintah Aceh dan DPRA harus segera mencari kesepakatan agar Trans Koetaradja bisa kembali beroperasi dengan lancar,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *