BANDA ACEH – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Simeulue, Hermansyah, mengingatkan Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, untuk tidak membuat pernyataan atau tindakan yang dapat memperkeruh hubungan antara Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta antara Pemerintah Aceh (Eksekutif) dan legislatif.
Menurut Hermansyah, dinamika politik di Aceh saat ini membutuhkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif demi kepentingan rakyat. “Ketegangan atau perpecahan antara pihak-pihak strategis hanya akan merugikan masyarakat Aceh,” ujarnya di Banda Aceh, Selasa (25/2/2025).
Ia menegaskan bahwa baik Mualem maupun Ketua DPRA memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, hubungan di antara keduanya harus tetap harmonis agar kebijakan daerah dapat berjalan dengan baik.
“Hubungan yang baik antara Pemerintah Aceh dan legislatif sangat penting agar program-program pembangunan terlaksana dengan efektif. Kerja sama yang solid akan menghasilkan dampak positif bagi kemajuan Aceh,” lanjut Hermansyah.
Lebih jauh, ia meminta semua pihak, termasuk Ketua YARA, untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi situasi politik. Menurutnya, memperkeruh hubungan antar tokoh atau lembaga hanya akan memperburuk situasi dan menghambat pembangunan daerah.
“Kami dari KPA Simeulue berharap semua pihak lebih mengedepankan persatuan dan kerja sama. Fokus utama kita adalah kepentingan rakyat Aceh, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Hermansyah juga menekankan bahwa KPA Simeulue memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas politik di Aceh. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan suasana politik yang kondusif.
“Hanya dengan persatuan dan kesatuan, Aceh dapat maju dan rakyatnya sejahtera,” tutupnya.
