JAKARTA – Partai NasDem membatalkan niat mereka untuk melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan para petinggi Partai Demokrat ke Bareskrim Polri, Senin (04/08/2023).
Dilansir dari antaranews.com, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, awalnya berencana melaporkan SBY terkait pernyataannya tentang deklarasi Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal capres dan bakal cawapres pada awal September.
Namun, Sahroni mengungkapkan bahwa dia menerima instruksi dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, untuk tidak melanjutkan laporan tersebut.
“Jadi, saya sebenarnya sudah siap melaporkan, tetapi tadi perintah Ketum (Surya Paloh) untuk tidak boleh melaporkan. Kebetulan tadi Pak Anies juga WA (kirim pesan WhatsApp) saya untuk meminta hal yang sama. Pak Anies ingin fokus ke depan. Ini dalam rangkaian pemenangan strategi pemenangan capres (Pemilu) 2024,” kata Sahroni kepada awak media di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (04/09/2023).
Menurutnya, pada pertemuan di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 25 Agustus 2023, tidak pernah ada pembicaraan mengenai deklarasi Anies-AHY pada awal September.
Ia mengaku mengikuti pertemuan dengan cermat, menyatakan bahwa klaim Pak SBY tentang deklarasi tanggal 3 September adalah akurat.
“Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada, tetapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi, apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi, nggak ada. Selama dua jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres (Pemilu) 2004,” ujarnya.
DPP Partai NasDem sebelumnya berencana untuk melaporkan SBY ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya tersebut. Namun, dengan pembatalan tersebut, Partai NasDem menegaskan fokusnya pada strategi pemenangan Pilpres 2024.
Perubahan dinamika politik terjadi setelah Partai Demokrat mengumumkan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan mencabut dukungannya terhadap bakal capres Anies Baswedan. Mereka mendeklarasikan Anies-Muhaimin sebagai pasangan untuk Pilpres 2024, yang menandai perubahan signifikan dalam lanskap politik Indonesia.
