LHOKSEUMAWE – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menilai ketidakmampuan Pemerintah Aceh dalam menyerap seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2023. Terhitung hingga saat ini, serapan anggaran Pemerintah Aceh baru mencapai 59,14 persen.
“Sedangkan target akhir Oktober adalah 82 persen,” kata Alfian, Minggu (15/10/2023).
Lebih lanjut Alfian menambahkan, belum lagi terdapat penambahan SP2D 0,33 persen atau Rp 36,21 miliar. Sehingga pemerintah Aceh harus menyelesaikan 529 paket dengan jumlah anggaran Rp 981,31 miliar.
Sedangkan pada kontrak lain, terdapat 447 paket senilai Rp 779,26 miliar yang terdiri dari 173 paket non konstruksi paket senilai Rp 88,50 miliar dan 275 paket konstruksi dengan anggaran Rp 690,76 miliar.
“Kita melihat realisasi baru 59,14 persen. Artinya ada sekitar 40 persen lagi yang belum dikerjakan. Dengan waktu 2,5 bulan, hingga akhir tahun, penyerapan berpotensi tidak mencapai target,” ujarnya.
Hingga saat ini, kata Alfian, masih tersisa paket yang belum ditender sama sekali. Sehingga dapat diyakinkan paket itu tidak akan selesai, baik itu dari segi kecukupan material hingga proses pengerjaan.
“Apalagi saat ini Aceh memasuki musim hujan. Hal itu akan menimbulkan banyak kendala di lapangan dan menghambat proses pengerjaan,” tuturnya.
Pemerintah, lanjut Alfian, dapat saja berkilah mengenai penyebab keterlambatan pengerjaan. Termasuk dengan mengatakan pengerjaan yang tidak selesai dapat dilanjutkan di tahun berikutnya. Akan tetapi, keterlambatan ini berdampak secara nyata kepada penerima manfaat.
“Seharusnya di tahun 2023 masyarakat menikmati hasil pembangunan, tapi ternyata tidak,” pungkasnya.
