BANDA ACEH – Ratusan pegawai Non-ASN dari berbagai instansi Pemerintah Aceh menggelar aksi damai di halaman kantor Gubernur dan gedung DPRA pada Selasa, 14 Januari 2024. Mereka menuntut agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Plt Asisten III Setda Aceh sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abdul Qahar, yang menyambut kedatangan massa, mengatakan jika Pemerintah Aceh mendukung tuntutan massa.
Namun, kata Abdul Qahar, Pemerintah Aceh tidak bisa berbuat banyak, karena kebijakan terkait PPPK berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Kebijakan ini bukan ditangan kita, tapi kami akan terus memperjuangkan tuntutan kalian ke pemerintah pusat,” kata Abdul Qahar.
Menurut dia, Pemerintah Aceh telah mengusulkan seluruh pegawai yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diangkat menjadi PPPK.
Dia juga menyampaikan bahwa Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, telah menerima aspirasi ini dan berkomitmen membahasnya dengan pemerintah pusat.
“Pak Gubernur menelepon langsung dan menyampaikan terima kasih atas aspirasi ini. Beliau akan segera mendiskusikannya dengan pihak terkait,” kata Abdul Qahar.
Sebelumnya diberitakan, ratusan tenaga non-ASN menggelar aksi damai menuntut kepastian status mereka kepada Pemerintah Aceh, karena mereka menerima informasi jika pada 2024 tidak lolos PPPK, maka tidak ada lagi honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah.
Koordinator lapangan, Mursal Mardani, mengatakan aksi tersebut didasari banyaknya tenaga non-ASN yang merasa proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya sekadar formalitas saja.
“Kita tidak punya formasi di instansi masing-masing, tapi dibuka pada instansi luar, sehingga terkendala disitu. Saat tes formasi tersedia, tapi saat pengumuman tidak ada,” kata Mursal saat orasi di depan Gedung DPRA.
