BANDA ACEH – Koordinator Gerakan Antikorupsi Aceh Barat, Edy Syahputra, meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar mengambil langkah serius dalam penanganan penambangan ilegal yang marak di wilayah itu.
Edy menganggap selama ini pemerintah hanya tutup mata dan terkesan abai terhadap praktik penambangan ilegal yang terus merusak hutan.
“Kami mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk bertindak adil ketika menghadapi setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam kegiatan penambangan. Inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri permasalahan penambangan ilegal yang merajalela di pesisir barat-selatan Aceh,” ungkap Edy, Senin (30/10/2023).
Selai itu, dia juga menyoroti terkait penanganan penambangan ilegal tersebut merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks masyarakat lokal.
Selain itu, Edy menekankan perlunya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam mencari solusi untuk permasalahan yang telah berlangsung lama ini. Hal ini bertujuan untuk menghentikan segala aktivitas ilegal dan melindungi kekayaan alam Aceh serta aset negara.
Edy juga memberikan kritik terhadap kebijakan eksekutif dan legislatif yang sering kali memperdebatkan kewenangan Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sementara mereka kurang memanfaatkan sumber daya alam Aceh sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.
“Padahal rakyat sangat berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten bersikap tegas terhadap siapa pun yang merusak alam dan mencuri kekayaan daerah,” tegas Edy.
