ACEH BARAT – Kehadiran Perusahaan jasa pertambangan PT Antareja Mahada Makmur (AMM) di Aceh Barat diharapkan bisa mampu mendukung pendapatan asli daerah (PAD) serta mengurangi angka pengangguran di Aceh Barat.
Kehadiran salah satu perusahaan anak dari PT. Putra Perkasa Abadi (PPA) yang merupakan perusahaan kontraktor tambang, tentunya menjadi impian besar Putra Putri Aceh Barat direkrut didalamnya.
Wakil Ketua II DPRK Aceh Barat H. Kamaruddin meminta PT. AMM untuk membuka lapangan pekerjaan secara merata jangan terkotak-kotak, dimana perusahaan tersebut milik warga Aceh Barat bukan hanya orang sekitar tambang saja.
“Kita minta mereka harus menerima pekerja Putra Putri Aceh Barat secara merata, bukan hanya warga wilayah tambang saja. Tentunya dengan membuka lowongan secara merata, putra putri terbaik di 12 Kecamatan di Aceh Barat dipastikan akan bisa tergabung dalam kesempatan itu dalam kouta 70 persen,” kata Kamaruddin, Kamis (04/01/2024).
Kamaruddin menilai, meskipun didalam masa transisi PT AMM yang juga merekrut tenaga kerja dari luar itu pasti akan ada dikarenakan peralatan-peralatan yang lebih canggih dan belum bisa di gunakan oleh pekerja biasa maka harus direkrut orang yang ahli di bidang tersebut.
“itu suatu kewajiban perusahaan, tapi harus mengacu kepada perjanjian perusahaan bersama pemerintah, mereka punya SOP dalam menjalankan roda pertambangan disana karena itu hal hal yang signifikan, dimana pun nantinya pengoperasionalan alat alat PT. AMM bisa disalurkan kepada tenaga kerja lokal setelah mereka dilatih atau diberikan kompetensi dalam pengembangannya,” ucap Kamarudin.
Disamping itu pihak Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Aceh Barat saat diwawancarai menyampaikan, bahwa pihaknya sepakat untuk penerimaan pekerja dilakukan secara merata untuk 12 Kecamatan di Kabupaten setempat.
“Kami tentunya setuju apabila ada open rekrutmen dari perusahaan tersebut untuk para pekerja Aceh Barat,” pungkas Kabid Tenaga Kerja Ade Rismauli Nasution.
Terkait untuk mengeluarkan regulasi baik surat edaran maupun instruksi Bupati untuk 12 kecamatan di Aceh Barat agar mendapatkan penyamarataan dalam perekrutan tenaga kerja, Ade Rismauli mewakili pemerintah mendukung hal tersebut sebagaimana juga dalam peraturan pun mewajibkan hal tersebut.
“Kami sangat mendukung hal tersebut, Alhamdulillah kalau misalnya lowongan itu bisa terbuka untuk umum sesuai dengan pasal 27 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak,” kata Ade.
Ade juga menjelaskan, terkait dengan PT. AMM yang juga merekrut tenaga kerja dari luar itu pasti ada, dikarenakan peralatan-peralatan yang digunakan AMM lebih canggih yang belum bisa di gunakan oleh pekerja lokal maka harus direktur orang yang ahli di bidang tersebut.
“Jelas ada, laporannya ada, juga alat yang digunakan lebih canggih dari alat PT CK, jadi pekerja disini belum memenuhi kualifikasi dan jam terbang untuk pemakaian alat itu sendiri,karena kita menilai proses transisi ini hal yg wajar, karena setiap perusahaan tambang harus mematuhi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang berlaku, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Tenaga kerja yang mewakili kepala Dinas Ketenagakerjaan Aceh Barat itu juga berharap agar perusahaan terkait dapat menampung pekerja lokal dengan sebanyak-banyaknya untuk mengurangi angka pengangguran di Aceh Barat.
“Semoga PT. AMM dalam menampung tenaga kerja Aceh Barat dapat melebihi dari PT CK sebelumnya,” harapnya.
Sementara itu Ucap Ahmad Yani yang juga Anggota DPRK Aceh Barat mengungkapkan, dalam konteks pembangunan di Aceh Barat yang sedang focus menjadi sentra produksi Batu Bara di Aceh, tentunya serapan tenaga kerja local Putra Putri Aceh Barat menjadi focus utama yang terus diperjuangkan oleh pihaknya.
“Karena tidak ada alasan lagi, bagi perusahaan-perusahaan pemegang IUP atau jasa pertambangan untuk tidak menyerap tenaga kerja lokal khususnya Putra Putri Aceh Barat secara maksimal, karena mereka juga berhak bekerja di Perusahaan tambang, Ini juga butuh dorongan dari Pemerintah itu sendiri,” tegas Ahmad Yani.
Selaku pemangku kebijakan di legislatif,pihaknya juga mendesak Pemerintah Aceh Barat melalui Pj. Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi untuk bisa mengeluarkan instruksi kepada perusahaan terkait rekrutmen ketenagakerjaan.
Harapannya, dengan hadirnya PT.AMM di Aceh Barat dapat lebih mensejahterakan masyarakat Aceh terutama Aceh Barat.
“Ya tak terlepas itu juga PT. AMM yang juga harus menampung Putra Putri Aceh Barat, maka dari itu kita minta Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk bisa mengeluarkan edaran atau instruksi kepada Perusahaan PT. AMM terkait penerimaan tenaga kerja terutama Putra Putri Aceh Barat yang menjadi fokusnya,” ucap Ahmad Yani.
Secara terpisah Dahlan Lukman Anggota DPRK Aceh Barat menilai, Putra- Putri Aceh Barat juga mempunyai potensi untuk bekerja di perusahaan pertambangan, maka dari itu ia meminta Pemerintah juga harus punya peran agar perusahaan PT. AMM harus berjalan sesuai SOP dan regulasi yang ada terkait rekrutmen para pekerja.
“Kita minta Pemerintah Aceh Barat segera mengeluarkan edaran atau instruksi terkait penerimaan calon pekerja sesuai SOP yang ada,” ujarnya.
Sementara tokoh muda Aceh Barat M.Khaisar mengatakan dirinya sangat bersyukur dengan hadirnya perusahaan di Aceh Barat, seperti PT. Mifa Bersaudara dimana sekarang bisa dilihat sudah banyak membantu lapangan pekerjaan untuk masyarakat Aceh Barat bahkan CSR terbesar yang di berikan untuk Aceh terutama Aceh Barat sendiri.
“Dulu bisa dilihat sebelum adanya perusahaan tambang batubara tersebut banyak masyarakat Aceh Barat yang tidak memiliki pekerjaan, namun dengan hadirnya Perusahaan kini sudah mengurangi angka pengangguran. Nah dimana dengan hadirnya perusahaan baru yang kita dengar PT. AMM dapat menampung lebih banyak lagi anak-anak Aceh Barat,” katanya.
“Kita berharap pemerintah juga harus berperan untuk mengeluarkan instruksi kepada perusahaan PT. AMM untuk membuka lapangan pekerjaan secara merata Putra Putri Aceh Barat,” tutur M. Khaisar.
