BANDA ACEH – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Muhammad Nasir Djamil menilai United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) tidak serius menangani imigran Rohingya di Aceh.
Nasir meminta, pemerintah pusat menindak tegas terhadap dua lembaga kemanusiaan teraebut.
Hal itu disampaikan Nasir Djamil dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM, yang beragendakan Optimalisasi Peran dan Fungsi Kemenkumham jelang Pemilu 2024, secara virtual, Selasa (21/11/2023).
“Tolong jewer kuping UNHCR dan IOM Pak Menteri, mereka sepertinya tidak serius menangani pengungsi rohingya,” kata Nasir.
Dikatakan Nasir, dua lembaga tersebut selama ini hanya mendata, memberi makan dan lain sebagainya. Sehingga membuat masyarakat di sana gamang.
Nasir juga meminta Pemerintah Pusat melalui Kemenkumham RI memindahkan seribuan imigran Rohingya di Aceh yang tersebar di tiga titik yakni, Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara dengan total 1.233 jiwa.
Dia juga menyampaikan sejak awal masyarakat Aceh secara terbuka menerima imigran Rohingya. Namun, lama-kelamaan terlihat ganjil mengingat kedatangan mereka sudah terus berulang.
“Juga banyak hal terjadi sehingga menyeret beberapa warga Aceh ke ranah hukum karena ikut terlibat dalam perdagangan manusia,” tuturnya.
Nasir jug meminta agar Menteri menyampaikan kepada Presiden RI, Joko Widodo agar segera memindahkan mereka dari Aceh. Jika pemerintah tak bersikap, maka masyarakat akan semakin geram.
Disatu sisi, kata Nasir, masyarakat mau menerima karena rasa kemanusiaan. Di sisi lain tidak ada kejelasan dari pemerintah terkait penanganan imigran Rohingya itu, sehingga memutuskan untuk menolak.
