SITUASI.CO.ID | BANDA ACEH – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh bersama Polresta Banda Aceh melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Mahasiswa Pembela Tanah Aceh (GAMPATA), di halaman Kantor Gubernur Aceh, baru-baru ini.
Aksi tersebut diikuti sekitar 80 massa mahasiswa. Perwakilan demonstran kemudian diterima oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Ir. Muhammad Syahril, MM, untuk menyampaikan langsung sejumlah tuntutan.
Dalam aksinya, massa GAMPATA menyuarakan sejumlah poin terkait transparansi dan akuntabilitas penanganan bencana di Aceh, khususnya pascabencana hidrometeorologi tahun 2025.
Koordinator aksi menyampaikan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka proses perencanaan hingga realisasi anggaran penanganan bencana yang dilakukan pemerintah.
Adapun tuntutan yang disampaikan massa aksi meliputi:
- Mendesak Pemerintah Aceh membuka secara transparan dokumen pelaksanaan penanganan bencana, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi.
- Meminta pemerintah mempublikasikan nama-nama relawan yang direkrut serta penerima uang makan dan uang lelah secara transparan.
- Menuntut pemerintah menyampaikan kepada publik rencana penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,6 triliun.
- Meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh memberikan klarifikasi terkait isu nikah sirih agar tidak menimbulkan spekulasi dan kegaduhan publik pascabencana.
- Mendesak Polda Aceh menjalankan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum untuk memproses dugaan korupsi dalam penanganan bencana hidrometeorologi 2025.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga massa membubarkan diri setelah penyampaian aspirasi selesai.
