DSI dan PD Nagan Raya Gelar Pelatihan Manajemen Dayah, Ini Kata Musmulyadi

dinas pendidikan dayah aceh
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Musmulyadi S.Pd.I., MM saat menjadi Narasumber selama 2 hari dan menyampaikan beberapa hal terkait manajemen Dayah dan beberapa isu lainnya tentang perkembangan Pendidikan Dayah di Aceh. (Foto: Humas Dayah)

NAGAN RAYADinas Syariat Islam (DSI) dan Pendidikan Dayah (PD) Kabupaten Nagan Raya menyelenggarakan Pelatihan Pembinaan Manajemen Dayah bagi Pimpinan dan Pengurus Dayah se-Nagan Raya di Hotel Grand Nagan, Suka Makmue, Nagan Raya, Rabu (06/09/2023).

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh, Musmulyadi S.Pd.I., MM mengatakan, bahwa manajemen Dayah masih ada yang bersifat tradisional dan masih ada juga pengelolaan dayah sangat ditentukan oleh pimpinan Dayah secara personal. Tentunya, keadaan tersebut menjadi kendala tersendiri bagi Dayah itu sendiri.

Kemudian, sistem manajemen Dayah yang dilaksanakan selama ini masih perlu terus ditingkatkan secara bersama-sama. Untuk menuju kearah yangg lebih baik kedepannya, sehingga proses penyelenggaraan Dayah semakin baik pula.

“Demi keberlangsungan pendidikan di dayah dalam jangka panjang dan dapat mengimbangi kecanggihan digitalisasi,” ujarnya.

“Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi, acara yang diselenggarakan hari ini, sama-sama kita belajar sharing informasi agar agenda pembangunan dayah berjalan sesuai harapan kita semua,” harap Pria sapaan bg Mu itu.

Ia juga menjelaskan, mengenai upaya mewujudkan kemandirian Dayah di Aceh, tentu dibutuhkan kegiatan pemberdayaan ekonomi Dayah dalam bentuk pendirian unit-unit usaha dan pelatihan lifeskill bagi Guru dan Santri Dayah.

Hal ini penting, agar upaya pemberdayaan ekonomi Dayah di Aceh dapat terwujud. Sehingga, mampu untuk pengelolaan Dayah secara mandiri.

“Maka kita mengharapkan upaya dari semua pihak untuk mewujudkan program pemberdayaan ekonomi dayah, khususnya dalam pengalokasian anggaran harus ada keseimbangan antara pembangunan sarana dan prasarana dengan program pemberdayaan ekonomi, melalui koordinasi dengan mitra kerja yaitu Komisi VI DPRA, Banggar DPRA, Bappeda dan Tim TAPA,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *