BANDA ACEH – Ketua Umum HMI Cabang Banda Aceh, Zuhal Rizki MF, menyayangkan tindakan arogansi mengusir paksa pengungsi Rohingnya yang dilakukan oleh pihak massa aksi tergabung dalam payung BEM Nusantara. Menurut dia, sebagai salah satu kaum intelektual yang kritis, seharusnya tidak menghilangkan rasa empati dan sisi kemanusiaannya.
“Berbagai umpatan dan narasi hinaan dilontarkan oleh massa aksi tersebut dipikirkan terlebih dahulu, apalagi mereka juga menendang dan melempar barang-barang milik pengungsi tersebut. Hal ini setidaknya menggambarkan massa aksi tersebut tak lebih dari kumpulan mamalia yang tidak memiliki rasio,” kata Zuhal, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/12/2023).
Aksi arogan tersebut terjadi saat Mahasiswa menerobos barikade pengamanan dan mengusir paksa imigran Rohingnya yang sedang dikarantina di Balee Meuseuraya Aceh. Mereka kemudian membawa ke kantor Kanwil Kemenkumham Aceh, Banda Aceh, Rabu, 27 Desember 2023.
Menurut Zuhal, kaum terdidik mesti paham terhadap tujuan pendidikan itu sendiri. Dia mengutip pernyataan Tan Malaka mengenai ‘tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan.
“Namun apa yang terjadi pada hari ini sama sekali tidak mencerminkan diri sebagai kaum terpelajar,” ujarnya.
Dia mengatakan, pendidikan itu menghaluskan budi dan tidak melahirkan kecongkaan karena merasa lebih tinggi dalam kehidupan sosial. Tanggung jawab pendidikan dengan kata lain adalah memerdekakan jiwa dan pikiran pembelajar.
“Pramudya Ananta Toer juga pernah berkata, Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan,” ucap Zuhal.
Selanjutnya, secara kelembagaan HMI Cabang Banda Aceh mendesak agar otoritas berwenang dalam lingkup nasional dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Aceh agar mengambil keputusan yang bijaksana dan solutif dalam koridor hukum negara. Hal ini sesuai merujuk Pada 3 UU Nomor 37 Tahun 1999 yang dijelaskan dalam pasal 3 Perpres 125 Tahun 2016.
Selain itu, kata dia, pengungsi Rohingnya mengalami penderitaan sosial oleh Junta Militer Myanmar dan people smalling. Oleh karena itu dia berharap jangan sampai mereka juga mengalami kekerasan yang sama di sini.
“Terakhir, pemerintah pusat dan daerah seyogyanya juga harus melahirkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan sosial ini sehingga tidak akan melahirkan konflik horizontal di Aceh,” ujarnya.
