SIMEULUE – Salah seorang Mahasiswa Simeulue kembali bersuara mempertanyakan kepada Pemerintah Simeulue dan DPRK Simeulue perihal penolakan tarif kapal di Simeulue.
Dalam aksinya pada tanggal 18 Januari lalu, bersama dengan Aliansi SAMBAR (Serikat Mahasiswa Bersama Rakyat), dimana mereka meminta kepada pemerintah Simeulue dan DPRK Simeulue agar menolak atas kenaikan harga tarif kapal. Namun, sampai saat ini surat yang diberikan kepada Pemerintah Simeulue Dan Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh belum terlaksanakan.
Ihsanul Fikri salah seorang mahasiswa Simeulue mengatakan, terkait keseriusan Pemerintah Simeulue dalam penolakan harga tarif tiket kapal ini, tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan yang pasti.
“Hampir sebulan lebih kami menunggu hasil surat pemerintah Simeulue tentang penolakan ini namun sampai detik ini tidak ada kejelasan yang pasti,” ujar Ihsanul, Minggu (19/3/2023).
Lebih lanjut, Ihsanul mengatakan, Apakah Pemerintah Simeulue dan Dprk Simeulue hanya sekedar mengantarkan sebuah surat saja, namun pengawalan tidak ada atau hanya sekedar pencitraan, bahwa surat sudah di berikan tetapi filbek dari surat itu belum ada yang pasti.
“Sejauh mana pengawalan tentang penolakan Tarif tiket ini, dimana sampai sekarang tidak ada titik kepastian kejelasan terkait penolakan tarif tiket tersebut, kami meminta keseriusan pemerintah Simeulue dalam menuntaskan masalah tersebut,” kata Ihsanul.
Menurut Ihsanul, penolakan tarif tiket ini penuh dengan alasan, dimana mahasiswa menilai pemberlakukan penyesuaian tarif angkutan kapal ferry tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok di pulau Simeulue itu, dimana pedagang hanya bergantung pada armada transportasi laut saja.
“Kami akan menunggu hal tersebut sampai beberapa hari kedepan, jika tidak kami akan lakukan aksi di Dishub Aceh dengan tuntutan yang sama, kami minta kejelasan dalam hal ini,” pungkasnya.
