Hukrim  

KPK Tahan Eks Direktur Utama Pertamina Kasus Korupsi LNG

kpk
Komisi Pemberantasan Korupsi saat menahan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, Selasa (19/09/2023) (Foto: Detik)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus korupsi liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di Pertamina. Karen dinilai cacat hukum hingga merugikan negara mencapai triliunan rupiah.

Dilansir dari detik.com, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi LNG Pertamina terjadi di periode 2011-2021. Pada saat itu, Karen sendiri menjabat sebagai Dirut Pertamina di periode 2009-2014.

“Dengan bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka, GKK alias KA. Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/09/2023).

Firli mengungkapkan kasus ini berawal dari rencana pengadaan LNG yang dilakukan oleh Pertamina di tahun 2012. Wacana tersebut dipilih sebagai upaya mengatasi defisit gas di Indonesia.

“Kemudian, Karen menjalin kerja sama dengan sejumlah produsen dan supplier LNG yang berada di luar negeri. Salah satu perusahaan yang ditunjuk ialah Corpus Christi Liquefacition (CCL) LLC Amerika Serikat,” ungkapnya.

Dikatakannya, penunjukan kerja sama dengan CCL tersebut diketahui bermasalah. Sehingga KPK menduga keputusan yang diambil Karen saat itu sepihak tanpa adanya kajian yang lengkap.

“Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, GKK alias KA secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero,” ujarnya.

“Selain itu pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal ini pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dari persetujuan pemerintah saat itu,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kebijakan yang diambil Karen itu kemudian menyebabkan kerugian negara. Kerugian itu berupa LNG yang telah dibeli dari CCL LLC Amerika Serikat tidak terserap oleh pasar domestik hingga menjadi oversupply.

“Dalam perjalanannya seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero tang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia,” tutur Firli.

Firli menambahkan, akibat kelebihan pasokan itu LNG yang telah dibeli kemudian dijual dengan harga murah sehingga menimbulkan kerugian negara.

“Atas kondisi oversupply tersebut berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero,” jelasnya.

Menurutnya, Kebijakan yang diambil Karen itu yang kemudian menimbulkan kerugian negara. KPK memperkirakan negara merugi mencapai Rp 2,1 triliun akibat korupsi yang dilakukan Karen.

“Dari perbuatan GKK alias KA menimbulkan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar USD 140 juta yang ekuivalen dengan Rp 2,1 triliun,” pungkasnya.

Karen kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan KPK, dan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *