JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meminta pemerintah tidak mencopot penjabat kepala daerah hanya karena tidak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasto mengatakan banyak kepala daerah yang bekerja baik.
“Pj diganti karena tidak berpihak kepada 02 (Prabowo-Gibran), Pj harus netral karena itu undang-undang, tidak boleh berpihak. Tetapi ada yang dicurigai maka kemudian diganti, padahal kinerjanya cukup baik,” ujar Hasto seperti dikutip dari Inilah, Senin (15/01/2024).
Hasto mengatakan evaluasi kepala daerah harus diukur dari kinerja mereka. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah, PDIP mendapati beberapa penjabat kepala daerah yang dicopot hanya karena dianggap tidak berpihak kepada pasangan nomor urut dua pada Pemilihan Umum 2024 itu.
Hasto mengatakan banyak penjabat kepala daerah yang diganti tanpa evaluasi tim penilai akhir. Mereka diganti hanya berdasarkan pendapat kalangan yang sangat terbatas dan berdasarkan kemampuan mereka untuk mendukung pasangan calon itu.
Hasto mengingatkan seorang penjabat kepala daerah dipilih lewat usulan dari dewan perwakilan rakyat di daerah masing-masing. Karena itu, proses pergantian juga seharusnya mendapatkan rekomendasi dari dewan daerah.
“Seharusnya bertanya kembali kepada DPRD terhadap calon yang diusulkan, calon dari pemerintah, dan kemudian dilakukan pembahasan melalui tim penilai akhir, bukan sewaktu-waktu bisa diganti,” kata Hasto.
Sebelumnya, Hasto menyebut sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
Hasto mengatakan banyak penjabat kepala daerah yang ingin bekerja independen sebagai bupati atau wali kota. Mereka juga ingin bersikap netral pada pemilihan nanti.
