SIMEULUE – Menjelang akhir tahun 2024, ketidakpastian dan kesedihan menyelimuti sejumlah guru di Kabupaten Simeulue. Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ketika para guru biasanya menerima kabar baik berupa pencairan tunjangan di penghujung tahun.
Namun, harapan itu kini berubah menjadi kekecewaan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah tunjangan guru belum dapat dicairkan akibat kas daerah yang kosong.
Tunjangan yang menjadi hak guru, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi, serta Tunjangan Penghasilan (Tamsil) untuk guru non-sertifikasi, turut terdampak. Penelusuran menunjukkan bahwa beberapa tunjangan belum ditransfer secara penuh:
- Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk triwulan IV ada yang sudah dicairkan, namun sebagian besar belum.
- Tunjangan Penghasilan (Tamsil) untuk guru non-sertifikasi: guru TK sudah menerima, guru SD belum sama sekali, sementara guru SMP hanya sebagian.
- Tunjangan Khusus Guru (TKG) atau tunjangan terpencil: ada yang sudah diterima 100 persen, ada yang baru satu bulan, dan ada yang belum sama sekali.
- Tunjangan TPG ke-13 yang merupakan amanat presiden, juga belum masuk ke rekening guru. Informasi menyebutkan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ditarik kembali.
Seorang guru bernama Dedi Sartana, S.Pd., mengungkapkan kesedihannya, ia mengatakan sangat membutuhkan tunjangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
“Kami sangat membutuhkan uang ini. Anak-anak kami banyak yang bersekolah di luar Simeulue, memerlukan biaya kuliah mendesak. Belum lagi harga kebutuhan pokok yang terus naik. Rasanya seperti dianaktirikan,” kata Dedi.
Keluhan serupa disampaikan seorang guru SD non-sertifikasi yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku harus meminjam uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.
“Saya terpaksa meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar biaya sekolah anak. Utang di kios juga semakin menumpuk. Tapi mendengar kabar bahwa tunjangan tidak cair hingga akhir tahun sungguh mematahkan semangat,” ungkapnya.
Para guru mendesak Pemerintah Kabupaten Simeulue, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera menyelesaikan masalah ini.
“Dapur kami belum berasap. Kami sangat berharap hak kami segera dicairkan,” tegas salah satu guru.
Lebih lanjut, para guru juga mengusulkan agar status mereka dialihkan menjadi pegawai pusat agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab di masa depan.
Sebelumnya, informasi terkait kas kosong di Kabupaten Simeulue memunculkan pertanyaan besar. Mengingat tunjangan guru adalah dana transfer pusat yang hanya transit di rekening kas daerah, seharusnya tidak ada alasan untuk penundaan pencairan. Kini, para guru hanya berharap keadilan dan kepastian dari pihak terkait.
