BANDA ACEH – Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Faisal Ali, menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah Aceh dan BNPT dalam memperkuat kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pencegahan radikalisme di Tanah Rencong. Dan tentunya melibatkan koordinasi dengan alim ulama setempat.
Dikatakannya, hal tersebut merespon usulan dari BNPT yang meminta semua tempat ibadah dikontrol pemerintah agar tidak dijadikan tempat berkembangnya radikalisme.
“Perlu melakukan penguatan kearifan lokal dan mendukung serta melestarikan cara masyarakat Aceh menjalankan Syariat Islam yang sudah mengakar di Aceh,” kata Faisal Ali, Jumat (08/09/2023) dikutip dari AJNN.
Faisal Ali yang juga Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh berharap agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menyeleksi terhadap fatwa materi ajaran dan pengajar di setiap tempat lembaga ajaran Islam. Pasalnya, antisipasi ini berjalan baik terhadap pencegahan radikalisme.
“Akan menjadi bias kerja-kerja terkait radikalisme dan terorisme tanpa melibatkan MUI,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Faisal , diharapkan BNPT selalu berkoordinasi dan sinergi dengan lembaga ulama dalam menangkal terorisme dan radikalisme di Indonesia terkhusus daerah serambi Mekah ini.
“Minta lembaga ulama untuk menyeleksi serta memfatwakan materi ajaran dan pengajar mana yang masuk dalam islam wasathiyah (moderat),” pungkasnya.
Sebelumnya, demi mencegah penyebaran radikalisme, pemerintah telah mengusulkan pengawasan terhadap semua tempat ibadah. BNPT mencetuskan usulan ini setelah mengamati langkah serupa yang telah diambil oleh beberapa negara lainnya.
Usulan ini disampaikan Kepala BNPT, Rycko Amelza Dahniel, dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin, 4 September 2023, menanggapi pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP, Safaruddin.
Usulan ini disampaikan oleh Kepala BNPT, Rycko Amelza Dahniel, dalam rapat dengan Komisi III DPR pada Senin, 4 September 2023, sebagai tanggapan terhadap pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP, Safaruddin.
