JAKARTA – Menteri Keuangan (Menlu) Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan terhitung hingga September 2023, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) dinikmati oleh masyarakat mencapai Rp 803,5 triliun dari total BPP sebesar Rp 1.396,9 triliun. Dari jumlah tersebut, bantuan telah diberikan melalui berbagai program.
“Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menyentuh 9,9 juta kelompok penerima dengan total realisasi Rp 19,5 triliun, yang dibayarkan setiap tiga bulan sebesar Rp 7,34 triliun. Sementara Kartu Sembako telah membantu 18,5 juta kelompok penerima dengan pengeluaran sebesar Rp 3,7 triliun per bulan dan total terealisasi Rp 29,8 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga telah membayar premi BPJS Kesehatan sebesar Rp 3,9 triliun per bulan untuk 96,7 juta warga yang tidak mampu. Selama bulan Maret-Mei 2023, pemerintah memberikan bantuan pangan dalam bentuk beras, telur, dan ayam dengan total Rp 8,2 triliun.
“Selanjutnya, bantuan diberikan kepada petani dalam bentuk benih, mulsa, pupuk organik, serta alat dan mesin pertanian dengan total Rp 1,2 triliun, Rp 574 miliar, dan bantuan senilai Rp 182 miliar dalam bentuk 19.125 ekor ternak,” katanya.
Lebih lanjut ia menyebutkan, dalam hal subsidi kompensasi listrik, pemerintah telah mengeluarkan Rp 77,9 triliun untuk 39,5 juta pelanggan dan 48,2 juta pelanggan kompensasi. Lalu, subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tiga kilogram mencapai Rp 46,5 triliun agar harga memasak menjadi terjangkau.
“Bahan bakar minyak (BBM) juga mendapatkan subsidi dan kompensasi senilai Rp 95,4 triliun, sementara perumahan menerima dana sebesar Rp 616 miliar,” ucapnya.
Sementara itu, kata Sri Mulyani, pada sektor pendidikan, bantuan disalurkan melalui berbagai program, termasuk Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, biaya operasional madrasah, dan perguruan tinggi.
“Program-program ini menerima total anggaran Rp 8 triliun, Rp 10,8 triliun, Rp 4,6 triliun, dan Rp 3,7 triliun,” ujar Menkeu.
Selanjutnya, ada pengeluaran sebesar Rp 108,6 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan rehabilitasi, yang mencakup jalan, sanitasi, air minum, jembatan, rel kereta, bandara, pelabuhan, dan irigasi.
Terakhir, untuk daerah bencana, ada belanja sebesar Rp 1,8 triliun, khususnya untuk membantu membangun rumah di daerah Gempa Cianjur (di Jawa Barat) dengan total Rp 1,22 triliun untuk 42,4 ribu rumah tangga.
