SITUASI.CO.ID | SIMEULUE — Tokoh Muda sekaligus Aktivis Simeulue yang kerab di panggil dengan sebuah, Ketua HRD, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue tetap fokus menjalankan agenda pemerintahan dan pembangunan hingga akhir masa jabatan. Pemerintah daerah dinilai perlu mengonsolidasikan energi birokrasi untuk memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta menyelesaikan program yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat.Minggu (27/9/2026)
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua HRD sebagai respons terhadap dinamika berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai, dalam sebuah pemerintahan demokratis, perbedaan pandangan dan kritik merupakan sesuatu yang wajar. Namun, dinamika tersebut diharapkan tidak mengganggu kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemerintah harus fokus bekerja sampai akhir masa jabatan. Energi pemerintahan sebaiknya diarahkan untuk menyelesaikan program pembangunan, memperbaiki pelayanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat. Jangan terlalu terfokus pada isu yang dapat menghabiskan energi sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan,” ujar Ketua HRD.
Dalam pandangan Ketua HRD, fokus utama pemerintah daerah harus diarahkan pada pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan dasar, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur melalui banyaknya kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan kebijakan tersebut terlaksana dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Pada akhirnya masyarakat ingin melihat pembangunan berjalan, pelayanan semakin baik dan persoalan-persoalan yang mereka hadapi mendapatkan solusi,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa kesinambungan pemerintahan diperlukan agar program yang telah direncanakan tidak kehilangan arah maupun momentum pelaksanaan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, program pembangunan membutuhkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang berkesinambungan. Karena itu, menurutnya, energi pemerintah sebaiknya diarahkan pada penyelesaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan hasil konkret, bukan sekadar perdebatan yang berkepanjangan.
“Pemerintah harus fokus bekerja dan menyelesaikan tanggung jawabnya sampai akhir masa jabatan. Dan bagaimana caranya jalan Wilayah Alafan dan Simeulue Barat bisa terwujud pengaspalan dimasa kepemimpinan Monas Nusar,” ujarnya.
Ketua HRD menilai pembangunan Simeulue tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari eksekutif, legislatif, aparatur pemerintahan, masyarakat, media, akademisi, dunia usaha, hingga pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi antarlembaga, menurutnya, menjadi penting agar berbagai persoalan daerah dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secara lebih komprehensif.
Ia juga mendorong Pemkab Simeulue untuk lebih aktif membangun komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, lembaga terkait, maupun pihak lainnya di luar daerah.
“Pemerintah daerah harus mampu menjemput bola keluar daerah. Jangan hanya menunggu. Potensi Simeulue harus dikemas menjadi program dan gagasan yang dapat ditawarkan kepada pemerintah pusat maupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah,” katanya.
Menurut Ketua HRD, fokus pembangunan harus dilakukan sejak sekarang dan dipertahankan hingga berakhirnya masa pemerintahan. Sisa masa jabatan, kata dia, harus dimanfaatkan untuk mempercepat program yang telah direncanakan serta menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan pemerintah.
Ia berharap masa akhir pemerintahan tidak justru dipenuhi oleh polemik yang menguras energi birokrasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kinerja dan akuntabilitas.
Ketua HRD juga menekankan bahwa orientasi pembangunan harus dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Simeulue, bukan hanya terkonsentrasi pada pusat pemerintahan.
Pelayanan dasar, akses infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi juga memberikan perubahan nyata terhadap kualitas kehidupan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Ketua HRD mendorong pemerintah memperkuat koordinasi, memastikan program berjalan berdasarkan prioritas, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa fokus terhadap pembangunan tidak berarti pemerintah boleh mengabaikan kritik dan pengawasan publik.
“Pemerintah tentu tidak harus alergi terhadap kritik. Kritik yang disampaikan dengan data dan argumentasi harus dijadikan bahan evaluasi. Tetapi pada saat yang sama, roda pemerintahan harus tetap berjalan dan pembangunan jangan sampai terhenti,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap keberlangsungan pemerintahan tidak identik dengan penghentian kritik maupun pengawasan.
Menurutnya, pemerintahan, masyarakat, media, dan lembaga legislatif memiliki fungsi masing-masing dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dukung pemerintahan berjalan bukan berarti kita berhenti mengawasi. Pemerintah bekerja, masyarakat mengawasi, media menyampaikan informasi, dan lembaga legislatif menjalankan fungsi kontrol. Semua harus berjalan sesuai porsinya,” tegasnya.
Ia berharap sisa masa pemerintahan Monas Nusar dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan capaian pembangunan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Simeulue.
Bagi Ketua HRD, substansi pembangunan pada akhirnya bukan sekadar persoalan seberapa banyak program yang direncanakan, tetapi seberapa jauh program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
