SITUASI.CO.ID | ACEH BESAR – Komitmen memperkuat supremasi hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong tata kelola pemerintahan gampong yang transparan dan akuntabel mengantarkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Besar, Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., meraih Anugerah Kontribusi Pelayanan Hukum dalam ajang SMSI Aceh Besar Awards 2026.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya melalui edukasi hukum, pendampingan aparatur gampong, serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat desa.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Aceh, Aldin NL, didampingi Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, di Ballroom The Pade Hotel, Sabtu (14/11/2026).
Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pelantikan Pengurus SMSI Aceh Besar masa bakti 2026–2029 sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 15 tokoh dan lembaga menerima penghargaan dalam kegiatan bertema “Merawat Kemitraan, Mengapresiasi Kontribusi, Mendorong Kemajuan Aceh Besar”.
Wisnu dinilai menunjukkan komitmen dalam membangun institusi Kejaksaan yang profesional, tegas, humanis, transparan, dan akuntabel. Kepemimpinannya juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Menjabat sebagai Kajari Aceh Besar sejak Februari 2026, Wisnu memiliki pengalaman panjang dalam berbagai penugasan di lingkungan Kejaksaan. Sebelum bertugas di Aceh, ia pernah menjabat Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Jambi, Kepala Subbagian Angka Kredit Jabatan Fungsional, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, serta Jaksa Fungsional Asisten Khusus Jaksa Agung.
Kariernya di institusi Adhyaksa dimulai sebagai staf tata usaha di Kejaksaan Negeri Samarinda pada 2007. Sejak itu, ia terus menapaki berbagai jenjang penugasan hingga menduduki sejumlah jabatan strategis.
Dari sisi pendidikan, Wisnu merupakan lulusan S-1 Ilmu Hukum Universitas Indonesia, S-2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, dan S-3 Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung. Atas pengabdiannya, ia juga menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun.
Selama bertugas di Aceh Besar, Wisnu turut mendorong penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui program Jaksa Jaga Desa. Salah satu bentuk implementasinya adalah sosialisasi antikorupsi kepada para keuchik di Kecamatan Darul Imarah.
Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur gampong mengenai pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa yang sesuai ketentuan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Kejaksaan Negeri Aceh Besar juga membangun komunikasi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Besar guna memperkuat tata kelola pemerintahan gampong yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kontribusi Kajari dalam pelayanan hukum, tetapi juga atas keterbukaannya membangun kemitraan dengan insan pers.
Menurutnya, SMSI Aceh Besar sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Wisnu Murtopo untuk membahas peluang kolaborasi edukasi hukum melalui program Pokja News Room Jaga Desa.
“Kami berharap kolaborasi ini dapat memperluas edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat, terutama aparatur gampong. Dengan demikian, masyarakat semakin memahami aturan hukum dan mampu menjalankan pemerintahan desa secara transparan serta akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Aceh, Aldin NL, menjelaskan bahwa News Room Jaga Desa merupakan bagian dari kerja sama lintas sektor antara SMSI dan Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel).
Di Aceh, program tersebut mendapat dukungan dari Kejaksaan Tinggi Aceh di bawah kepemimpinan T. Rahmadsyah, yang juga menjabat Ketua Penasihat SMSI Aceh dan News Room Jaga Desa.
Aldin berharap sinergi antara media dan institusi Kejaksaan dapat semakin memperkuat penyebaran informasi, meningkatkan literasi hukum, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan gampong yang transparan dan akuntabel.
“Media dan lembaga penegak hukum memiliki peran masing-masing. Sinergi keduanya penting agar edukasi hukum dapat menjangkau masyarakat lebih luas,” kata Aldin. (*)
