BANDA ACEH – Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Aceh menyebutkan bahwa Aceh menjadi salah satu daerah pertama percontohan (Pilot Project) program Solar untuk Koperasi Nelayan (Solusi), yang telah diluncurkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Provinsi Aceh beberapa waktu yang lalu.
Hal tersebut disampaikan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Azhari S.Ag, M.Si melalui Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan T. Kamaluddin SE M.Si, saat dikonfirmasi situasi.co.id di ruang kerjanya, Selasa (13/06/2023).
Kamaluddin mengatakan, program Solusi tersebut, merupakan program kolaborasi tiga kementerian yakni Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Jadi, alasan Aceh sebagai tuan rumah (Mukernas IV KNTI) karena Aceh dapat salah satu program Solusi pilot project SPBUN nelayan yang berlokasi di Gaki Tuan, Lhoknga, Aceh Besar,” kata Kamaluddin.
Dalam kesempatan itu, Kamaluddin mengatakan, peresmian SPBUN Koperasi Tunas Usaha Sejahtera tersebut dilaksanakan pada Minggu (14/5/2023) lalu yang berlangsung di kawasan wisata Gaki Tuan, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, bertepatan pada peringatan HUT ke-14 KNTI dan sekaligus Mukernas IV.
Lanjut Kamaluddin, pada kegiatan tersebut mengangkat tema “Konsolidasi Gerakan Nelayan Tradisional Untuk Percepatan Agenda Kesejahteraan Nelayan, Kedaulatan Pangan Dan Kelestarian Lingkungan Pesisir Dan Laut”.
“Pada pembukan Mukernas tersebut dibuka langsung oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki dan dilanjutkan dengan peluncuran SPBUN Nelayan yang merupakan program Solusi dan launching pilot project tersebut, makanya menteri pun ingin mengunjungi Aceh,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, bahwa dengan diresmikannya SPBUN Koperasi Tunas Usaha Sejahtera, merupakan pemantik disektor nelayan di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Sehingga, dapat menjadi momentum dalam meningkatkan keuntungan yang lebih.
“Terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh nelayan tradisional seperti akses BBM subsidi, perubahan iklim dan sarana prasarana nelayan dari selama ini, maka dengan hadirnya SPBUN ini, menjadi pemantik disektor nelayan untuk meraup keuntungan yang lebih” ujarnya.
Ia menambahkan, SPBUN Solusi yang diresmikan Menkop dan UKM tersebut merupakan yang pertama di Aceh dari total sebanyak tujuh unit di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah Aceh mendapat kesempatan pertama untuk pengoperasian SPBUN yang dikelola oleh Koperasi Tunas Usaha Sejahtera salah satu koperasi nelayan yang ada di pesisir Aceh. Program ini merupakan bagian dari mendekatkan BBM kepada para nelayan yang selama ini harus ke SPBU dengan menempuh jarak yang jauh dan akan mengeluarkan biaya tambahan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kamaluddin menyampaikan, Solusi Nelayan merupakan program bersama Kemkop dan UKM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memenuhi ketersediaan BBM maupun produk lain bagi nelayan.
Menurutnya, 60 persen biaya produksi nelayan yaitu untuk membeli BBM. Maka apabila nelayan membeli BBM secara eceran di pasar tentu akan kemahalan, dengan harga antara Rp10-12 ribu per liter, sehingga sangat berdampak pada kesejahteraan nelayan.
“Jadi kita tidak hanya ingin para nelayan kecil bisa mudah mendapatkan, tapi juga mudah mengakses dengan harga BBM yang di subsisdi oleh pemerintah, bukan harga pengecer. Harga SPBU sekarang Rp6.800 per liter, selama ini para nelayan (beli) Rp10-12 ribu per liter, kan kemahalan sehingga kesejahteraan nelayan tergerus,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pembangunan SPBUN untuk nelayan tersebut nantinya akan dilakukan secara bertahap. Dan semua SPBU tersebut akan dikelola oleh para anggota koperasi nelayan.
“Jadi anggota koperasi nelayan hanya mendapatlan solar rata-rata 10 liter perhari untuk kapal 10 GT. Kalau dirata-ratakan per orang 25 hari kerja dalam sebulan, maka ada jatah 250 liter, sehingga nanti nelayan tidak perlu takut kalau ambil 10 liter sehari,” ujarnya.
Berdasarakan informasi yang dihimpun Kemenkop RI masih menggagas SPBUN di berbagai provinsi di Indonesia sebagai pilot projek Program Solar Untuk Koperasi Nelayan (Solusi).
“Sedangkan untuk Aceh sendiri sebanyak 7 kabupaten/kota telah mengajukan proposal untuk membangun SPBUN di daerahnya” katanya.
Kamaluddin menjelaskan, tujuh kabupaten yang mengajukan proposal tersebut merupakan wilayah pesisir Aceh yang berdekatan langsung dengan laut, agar nelayan yang ingin membeli BBM tidak mengeluarkan biaya lebih untuk membeli solar.
Namun, kata Kamaluddin, tujuh kabupaten itu masih di seleksi atau di evaluasi oleh pihak Kemenkop RI apakah wilayah tersebut layak untuk dibangun SPBUN atau tidak.
“Nantiknya tujuh kabuapetn/kota itu akan dievaluasi lagi apakah layak atau tidak dibangun SPBUN oleh Kemenkop RI” jelasnya.
Kamaluddin menyebutkan, adapun tujuh Kabupaten Kota yang mengajukan proposal SPBUN program Solar Untuk Koperasi Nelayan (Solusi) dari Kemenkop RI diantaranya Simeulue, Aceh Timur, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Selatan dan Pidie Jaya.
“Sementara yang telah mengajukan proposal ke Kementrian RI yaitu koperasi nelayan dari kabupaten Simeulue, sedang kabupaten lain masih dalam tahan pembuatan proposal yang nantinaya akan diajukan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Kamaluddin sangat mendukung dengan adanya kehadiran SPBUN Solusi ini, pasalnya dapat memudahkan para nelayan dalam mendapatkan harga BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Kabid Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, juga berharap dengan adanya SPBUN sebagai program Solar untuk Koperasi Nelayan (Solusi) yang ada di kawasan wisata Gaki Tuan, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, dapat memudah nelayan serta dapat mensejahterakan dalam meningkatkan ekonomi di daerah pesisir tersebut.
“Kita berharap fasilitas yang ada saat ini nantinya dapat dikembangkan lagi, khususnya di kawasan pesisir sehingga seluruh masyarakat Aceh yang bekerja sebagai nelayan dapat memperoleh BBM dengan mudah dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” pungkasnya.
