JAKARTA – Komisi XI DPR RI akhirnya menyetujui usulan pagu anggaran untuk kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
Persetujuan yang diberikan oleh Komisi XI DPR tersebut merupakan penyesuaian hasil kesepakatan dari Badan Anggaran DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.
“Bahwasanya tidak ada perubahan dari persetujuan tadi. Dengan ini saya nyatakan rapat hari ini untuk menyetujui dari Kementerian Keuangan, Bappenas, BPK, BPKP, BPS dan LKPP kita nyatakan sah,” kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir, Kamis (14/09/2023).
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan penambahan usulan pagu anggaran untuk kenaikan gaji ASN terjadi sebagai dampak kebijakan kenaikan gaji 8 persen untuk tahun anggaran 2024 terhadap 78.520 pegawai di Kementerian Keuangan.
“Dengan demikian, dengan adanya tambahan Rp355 miliar maka pagu dari Kementerian Keuangan menjadi Rp48,7 triliun,” ujar Sri Mulyan.
Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, bahwa penambahan usulan pagu anggaran terjadi karena adanya perubahan terhadap kenaikan gaji pegawai di lingkungan PPN/Bappenas.
“Dari semula yang Rp614 miliar menjadi Rp620 miliar. Sehingga total anggaran Bappenas adalah Rp2,108 triliun dari yang semula Rp2,102 triliun. Dan perubahannya itu senilai Rp5,7 miliar karena mandatory gaji. Ada perubahan karena ada kenaikan gaji,” kata Suharso.
Dalam kesempatan yang sama itu juga, Komisi XI DPR juga menyetujui penyesuaian pagu anggaran BPK sebesar Rp4,9 triliun, anggaran BPKP sebesar Rp2,3 triliun, anggaran LKPP sebesar Rp4,7 triliun. Hal tersebut di mana sebagian dari penambahan anggaran disalurkan untuk peningkatan gaji pegawai.
