SITUASI.CO.ID | SIMEULUE – Menanggapi pemberitaan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Simeulue, Kepala Samsat Rustim, S.pd akhirnya menyampaikan klarifikasi. Senin (2/11/2026)
Dalam keterangannya, Kepala Samsat Simeulue menjelaskan bahwa keterlambatan proses pengurusan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh adanya gangguan jaringan pada sistem pelayanan. Kondisi tersebut berdampak terhadap kelancaran proses administrasi serta waktu pelayanan kepada masyarakat.
Pihak Samsat Simeulue juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan perhatian, kritik, dan masukan sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dan para wajib pajak, kami selaku jajaran Samsat Simeulue menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” demikian disampaikan dalam klarifikasi Rustim kepala samsat Simeulue.
Kepala Samsat Simeulue mengakui bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan maksimal. Oleh karena itu, berbagai masukan dan keluhan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.
Selain melakukan pembenahan internal, Samsat Simeulue juga menyatakan terus memperkuat koordinasi dan sinergitas bersama Satlantas Polres Simeulue serta Jasa Raharja Kabupaten Simeulue.
Sinergi ketiga instansi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan administrasi kendaraan bermotor, termasuk pelayanan pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan prinsip profesional, responsif, ramah, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ungkapnya.
Pihak Samsat Simeulue juga berharap masyarakat tetap memberikan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik.
Menurut pihak Samsat, kepercayaan dan kepuasan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama dalam menjalankan pelayanan kepada wajib pajak di Kabupaten Simeulue.
Meski demikian, masyarakat tentu berharap klarifikasi tersebut diikuti dengan langkah nyata berupa perbaikan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga kendala serupa tidak kembali menghambat hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kendaraan bermotor. (RK)
