JAKARTA – Sinergisitas antara penyelenggara pemilu dan jurnalis dalam Pemilu 2024 penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan informasi yang akurat. Penyelenggara pemilu dapat memberikan akses yang lebih baik kepada jurnalis untuk meliput proses pemilu, sementara jurnalis bertanggung jawab menyampaikan informasi dengan objektivitas dan akurasi untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat.
Hal ini, disampaikan Anggota KPU, August Mellaz saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Jurnalis Pemilu dengan Tema ‘Literasi Pemilu sebagai Sarana integrasi Bangsa’ di Jakarta pada Rabu 15 November 2023.
Menurut Mellaz, kerja sama antara media dan KPU dalam Pemilu 2024 dapat mencakup penyediaan informasi yang akurat, transparansi, dan kolaborasi dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih.
“Media dapat memainkan peran kritis dalam menyampaikan informasi pemilu, termasuk peraturan, calon, dan proses pemungutan suara kepada masyarakat. KPU, sementara itu, dapat memberikan akses lebih lanjut kepada media untuk meliput kegiatan terkait pemilu dan memberikan klarifikasi ketika diperlukan. Kolaborasi ini dapat meningkatkan pemahaman publik dan meningkatkan partisipasi dalam proses demokratis,” kata Mellaz.
Untuk diketahui, FGD tersebut digelar selama 3 hari, sejak 15 hingga 17 November 2023 dan menghadirkan narasumber, diantaranya, Subiran Paridamos, mantan jurnalis senior Direktur Eksekutif Sentral Politika, Visual Investigative Producer Narasinewsroom, Aqwam Fiazmi Hanifan dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Henry Ch Bangun.
Narasumber pertama, Subiran Paridamos menegaskan, bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi. Menurut Subiran, bicara tentang value/nilai/prinsip dasar jurnalis, pasti akan kembali ke kitab suci jurnalis karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel yang berjudul ‘The Elements of Journalism’.
“Tidak ada demokrasi tanpa kebebasan pers. Pers, Media Massa, terkhusus jurnalis adalah jembatan penghubung antara rakyat – Negara, Publik – Suprastruktur Politik, antara rakyat dan infrastruktur politik, antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Lebih jauh Pers adalah penyambung lidah rakyat yang sesungguhnya,” katanya.
Lanjutnya, salah satu esensi demokrasi itu adalah pemilu yang luber dan jurdil, pers sangat mempengaruhi tidak hanya proses dan hasilnya, namun juga mengawal pemerintahan untuk menjalankan amanat konsitusi.
Sementara itu, Visual Investigative Producer Narasinewsroom, Aqwam Fiazmi Hanifan mengenalkan Open Source Intelligence (OSINT) yang dapat digunakan dan membantu jurnalis melakukan riset untuk memperkuat data atas berita yang dibuat.
“Open Source Intelligence (OSINT) adalah praktik pengumpulan dan analisis informasi yang bersumber dari sumber terbuka, yaitu informasi yang dapat diakses secara bebas dan legal. OSINT mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber publik, seperti situs web, media sosial, forum online, dokumen publik, berita, dan sumber-sumber terbuka lainnya. Tujuan dari OSINT adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan berguna untuk mendukung pengambilan keputusan atau analisis keamanan,” jelasnya.
Sedangkan Henry Ch Bangun mengingatkan jurnalis pemilu agar tetap memegang teguh UU 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis dalam meliput Pemilu 2024. Dia mencatat beberapa kerawanan dalam peliputan pemilu, seperti tidak independennya pewarta maupun perusahaan persnya karena rentan berpihak kepada salah satu calon.
“Misal saya contohkan di sini soal independen. Itu biasanya mulai dari perencanaan, yang diatur dewan pers itu independen sejak perencanaan,” ucapnya.
“Enggak boleh menonjolkan yang satu, meniadakan yang satu dalam pemberitaan. Ini harus dipikirkan medianya untuk melakukan perencanaan peliputan,” tambah Henry.
Mewakili peserta FGD 40 jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Pewarta Pemilu (KPP), Ketua KPP, Ahmad Satryo Yudhantoko menegaskan, pelaksanaan FGD yang digagas KPU RI memiliki satu tujuan, yaitu, meningkatkan kemampuan menulis dan meliput wartawan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
“Melalui ide jurnalis dan melalui karya Jurnalis pelaksanaan Pemilu 2024 itu ditentukan, apakah akan berjalan dengan baik, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tantangan terbesar dari teman-teman media sejauh ini masih sama, yaitu bagaimana mencari informasi yang akurat dan benar di tengah kepungan disinformasi dan hoaks di media sosial,” kata Satryo.
Satrio menyampaikan apresiasinya kepada KPU RI dan PWI Pusat yang mendukung pengembangan kemampuan pewarta yang meliput pelaksanaan Pemilu 2024 yang tergabung dalam KPP.
“Sehingga, FGD ini merupakan bagian dari upaya KPP mewujudkan insan pers yang berintegritas, dan pada akhirnya berkontribusi menciptakan Pemilu 2024 yang berkualitas. Terima kasih atas dukungan KPU RI maupun PWI Pusat beserta stakeholder lainnya, yang terus mendukung upaya pengembangan kualitas pewarta pemilu, dan diharapkan bisa terus bersinergi untuk ke depannya,” pungkasnya.