BANDA ACEH – Ketua Komisi Independen Pemelihan (KIP) Aceh, Saiful Bismi, mengatakan bahwa pelantikan calon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Pemilihan Umum 2024 merupakan wewenang Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, pihaknya akan menunggu lebih lanjut terhadap pelantikan dewan terpilih.
“Kalau pelantikan caleg terpilih itu kewenangan dari pemerintah provinsi,” kata Saiful, di Banda Aceh, Sabtu, 17 Agustus 2024.
Menurut dia, hasil penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRA ini akan diserahkan kepada Pemerintah Aceh untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Jadi kita hanya memberikan hasil ini kepada pemerintah provinsi. Nah tentunya sesuai dengan akhir masa jabatan mereka, Berdasarkan akhir masa jabatannya juga kan berpariasi. Iya kewenangan dari pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi,” tegas Saiful.
Sebelumnya, KIP Aceh menetapkan 81 nama calon Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) Aceh dari hasil Pemilihan Legistlatif 2024. Dari hasil tersebut, Partai Aceh, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar meraih kursi terbanyak.
“Dapat kami sampaikan bahwa penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR Aceh pada Pemilu 2024 didasari dengan surat KPU nomor:1592 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” kata Ketua KIP Aceh, Saiful Bismi, dalam penetapan di Banda Aceh, kemarin.
Berdasarkan hasil penetapan itu, Partai Aceh meraih 20 kursi. Kemudian Partai NasDem 10 kursi. Sementra PKB dan Partai Golkar masing-masing 9 kursi. Saiful menyampaikan penetapan ini berdasarkan buku registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) Aceh tidak termasuk dalam pemilhan yang teregritasi. Sehingga KIP Aceh melakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRA pada Pemilu 2024.
