SITUASI.CO.ID | SIMEULUE – Dalam upaya memperkuat tata kelola kelembagaan dan penegakan hukum di daerah, Bupati Simeulue mengutus Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Kasatpol PP dan WH) Kabupaten Simeulue, Ocktof Rozoki Marinir, bersama Kabid P2UD dan PPNS Rislan Syamsuddin serta sejumlah staf, untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Senin (9/11/2026).
RDPU tersebut membahas penyusunan Rancangan Qanun tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Aceh. Kegiatan ini menjadi forum penting dalam menghimpun masukan, aspirasi, serta kebutuhan berbagai pemangku kepentingan terkait penguatan kewenangan dan kelembagaan PPNS di Aceh.
Keikutsertaan jajaran Satpol PP dan WH Kabupaten Simeulue merupakan langkah strategis untuk memastikan kebutuhan dan karakteristik daerah kepulauan, khususnya Kabupaten Simeulue, dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam penyusunan regulasi tersebut.
Penguatan regulasi PPNS dinilai penting mengingat keberadaan PPNS memiliki peran strategis dalam membantu penyidik kepolisian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Secara terpisah, Kasatpol PP dan WH Kabupaten Simeulue, Ocktof Rozoki Marinir, menyampaikan bahwa penguatan regulasi tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan penegakan peraturan daerah.
“Penguatan regulasi PPNS ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan, serta meningkatkan profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas penegakan peraturan perundang-undangan di daerah,” ujar Ocktof.
Ia menambahkan, Satpol PP dan WH Kabupaten Simeulue tidak hanya menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah dan penanganan pelanggaran tertentu sesuai kewenangannya, tetapi juga terus melaksanakan pengawasan serta penegakan disiplin terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
“Melalui regulasi yang lebih kuat dan terarah, kami berharap pelaksanaan tugas PPNS di daerah dapat berjalan lebih optimal, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Secara yuridis, penyusunan Rancangan Qanun PPNS Aceh berlandaskan pada kewenangan khusus Pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Kegiatan RDPU tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan lintas sektoral, di antaranya Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, perwakilan Gubernur Aceh, pimpinan dan anggota Komisi I DPRA, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja se-Aceh, serta sejumlah undangan lainnya.
Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Simeulue berharap penyusunan Rancangan Qanun PPNS Aceh dapat menghasilkan regulasi yang responsif, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum serta tata kelola pemerintahan daerah.
Hasil pembahasan dan rekomendasi RDPU tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati Simeulue sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut dalam memperkuat pelaksanaan tugas serta fungsi Satpol PP dan WH di Kabupaten Simeulue.
