Jelang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ini Kata Menteri PANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memberikan arahan pada Entry Meeting Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI 2023, di Jakarta, Rabu 02/08/2023. (Foto: Humas PANRB)

JAKARTA – Jelang evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan pentingnya hasil evaluasi yang berdampak dan Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI tidak boleh hanya sekadar menjadi rutinitas tetapi harus bisa memunculkan perubahan.

“Sesuai dengan arahan Presiden dan agar hasil evaluasi lebih berdampak, maka fokus evaluasi SAKIP 2023 akan lebih menekankan pada upaya penanganan kemiskinan ekstrem,” ungkap Anas saat memberikan arahan pada Entry Meeting Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI 2023, di Jakarta, Rabu (02/08/2023).

Tak hanya itu, ia juga menyoroti evaluasi ZI yang kini mengedepankan pada efektifitas pengendalian internal dalam mengenali potensi risiko integritas, risiko terkait pencapaian kinerja utama, serta adanya perbaikan pelayanan publik.

BACA JUGA:   Budaya Kerja di IKN Berbasis Digital, PANRB Luncurkan Smart ASN

Kemudian, Ia berharap agar proses evaluasi bisa dijalankan dengan penuh integritas, amanah, dan ikhlas agar hasilnya juga optimal.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto menjelaskan, bahwa evaluasi tahun ini merupakan upaya menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, zona integritas (assess) serta memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja (assist).

Erwan juga menyebut, bahwa ada empat fokus evaluasi SAKIP 2023. Pertama, efektifitas penggunaan APBN/APBD yang dilakukan instansi pemerintah. Fokus kedua, penjenjangan kinerja untuk memastikan setiap unit kerja dan individu memiliki kinerja dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi.

“Fokus ketiga dan keempat adalah memastikan program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi serta pelaksanaan evaluasi internal.” ungkap Mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada itu.

BACA JUGA:   Target Anggaran Kemiskinan Berdampak Optimal, Ini Kata Menteri PANRB

Kemudian, Terkait evaluasi RB, Erwan menjabarkan tahun ini evaluasi akan menggunakan pedoman yang baru. Pedoman ini tengah dibahas dan akan segera disosialisasikan.

Fokus evaluasi RB sendiri terbagi menjadi dua, yaitu RB General dan RB Tematik. Pada RB General akan dinilai kemajuan perbaikan tata kelola di internal kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sementara RB tematik akan dinilai sejauh mana perbaikan tata kelola yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Ia juga berpesan agar seluruh instansi yang terlibat dalam evaluasi dapat konsisten dan berkomitmen tinggi memberikan data-data yang diperlukan evaluator.

“Kami berharap, Bapak/Ibu sekalian akan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan sejujurnya pada evaluator agar evaluasi dapat berjalan sesuai yang kita harapkan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *