JAKARTA – Perjudian online terus merambah dalam berbagai lapisan masyarakat seperti jaringan laba-laba yang merayap. Bahkan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa beberapa pegawai di lingkungan pemerintah juga terlibat dalam perjudian online.
“Saat saya pertama kali menjabat, teman-teman saya mengirimkan foto-foto pegawai yang terlibat dalam perjudian online. Beberapa di antaranya memberikan bukti kepada saya,” kata Budi dalam Konferensi Pers mengenai Penanganan Perjudian Online yang diadakan di kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (20/10/2023).
Tidak hanya di lingkungan Kementerian Kominfo, namun pegawai negeri sipil di berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk pemda, juga telah menjadi korban perjudian online.
Budi menekankan pentingnya pesan kepada masyarakat untuk menghindari perjudian online, mengingat jumlah korban yang terjerat telah mencapai angka yang signifikan.
“Perihal penegakan hukum adalah tanggung jawab aparat penegakan hukum, bukan tugas Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo bertanggung jawab terhadap platform, teknologi, serta infrastruktur telekomunikasi,” tambahnya.
Budi juga mengungkapkan bahwa upaya memerangi perjudian online melibatkan kerja sama dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk melacak aliran dana yang terkait dengan perjudian online.
Menteri Budi telah meminta OJK untuk memblokir 2.760 rekening yang terkait dengan perjudian online. Hal tersebut dilakukan antara tanggal 17 Juli hingga 16 Oktober 2023.
BI juga diminta untuk memblokir akun e-wallet yang terlibat. Meskipun Budi tidak memberikan angka pasti, ia menyatakan bahwa jumlah akun yang diblokir sekitar puluhan.
“Jumlahnya sudah berkurang, tidak signifikan lagi. Bisa dikatakan bahwa jumlahnya tidak mencapai ratusan, hanya puluhan,” kata Budi.
