ACEH BARAT – Penjabat Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi, menindaklanjuti penandatanganan komitmen pemberantasan korupsi dengan Komisi Pemberatansan Korupsi (KPK) pada 22 mei lalu di Jakarta. Di ruang kerjanya, Mahdi memimpin langsung rapat khusus itu bersama Sekretaris Daerah, Marhaban.
Ia menjelaskan rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan kesepakatan atas pelaksanaan program pencegahan korupsi terintegrasi yang telah menjadi komitmen Pemda setelah penandatanganannya dilakukan Sekda pada bulan mei yang lalu di gedung KPK.
”Pentingnya implementasi yang cepat dan tepat dari komitmen yang telah dibuat. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serius dalam memerangi praktik korupsi dan siap bekerja sama dengan KPK RI secara maksimal,” kata Mahdi, Jumat, 7 Juni 2024.
Penandatanganan komitmen dengan KPK RI merupakan langkah penting bagi Kabupaten Aceh Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan
Mahdi mengharapkan agar Sekda dapat segera melaksanakan aksi dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan seluruh jajaran OPD.
Pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah strategis sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi peran inspektorat dalam pengawasan.
“Kami akan segera melaksanakan seluruh rangkaian aksi yang telah disusun dan akan berkoordinasi secara intensif dengan KPK RI. Kami juga akan melakukan kajian terhadap potensi-potensi risiko korupsi di setiap OPD dan menyusun langkah mitigasinya,” ujarnya.
Rapat yang berlangsung selama kurang lebih dua jam dan dihadiri oleh kepala OPD terkait terhadap 8 area intervensi KPK tersebut juga membahas mengenai pemantauan dan evaluasi berkala atas pelaksanaan komitmen pemberantasan korupsi di Kabupaten Aceh Barat.
