BANDA ACEH – Pemerintah tengah berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan bagi nelayan. Salah satunya dengan menghadirkan lebih banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) kepada koperasi nelayan di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Aceh, Azhari S.Ag, M.Si melalui Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan T. Kamaluddin, SE., M.Si, saat dikonfirmasi media situsi.co.id di ruang kerjanya, Senin (12/06/2023).
Kamaluddin mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) bersama Kementerian BUMN serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, bekerja sama guna menghadirkan SPBUN melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan.
Program tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan sekaligus untuk meningkat ekonomi terhadap kesejahteraan nelayan.
“Ini suatu ide bagus dari pemerintah dalam menekan harga BBM kepada nelayan. Bisa dilihat SPBUN sangat membantu, karena 60 persen biaya produksi nelayan habis hanya untuk membeli bahan bakar,” kata kamaluddin, saat diwawancarai, Senin (12/06/2023).
Selama ini, kata dia, nelayan membeli BBM dipasar eceran dengan harga yang mahal. Antara Rp10 ribu sampai Rp12 ribu. Maka, persoalan yang sedang terjadi harus segera diselesaikan.
Lebih lanjut, Kamaluddin mengungkapkan, bahwa saat ini baru ada tujuh SPBUN sebagai pilot project pemerintah dalam Program Solar untuk Koperasi Nelayan (Solusi).
“Sedangkan untuk Aceh sendiri sebanyak tujuh Kabupaten/Kota telah mengajukan proposal untuk membangun SPBUN di daerah yang merupakan daerah pesisir,” ungkapnya.
Kamaluddin menjelaskan, tujuh Kabupaten/Kota yang mengajukan proposal tersebut merupakan wilayah pesisir Aceh yang berdekatan langsung dengan laut. Sehingga, nelayan yang ingin membeli BBM tidak lagi mengeluarkan biaya lebih untuk membeli BBM Solar.
Namun, kata Kamaluddin, tujuh Kabupaten/Kota itu masih diseleksi atau dievaluasi oleh pihak Kemenkop RI. Kemudian, apakah wilayah tersebut layak untuk dibangun SPBUN atau tidak.
“Nantiknya tujuh Kabupaten/Kota itu akan dievaluasi lagi apakah layak atau tidak dibangun SPBUN oleh Kemenkop RI,” jelasnya.
Ia menyebutkan, tujuh Kabupaten/Kota yang mengajukan proposal SPBUN program Solar Untuk Koperasi Nelayan (Solusi) dari Kemenkop RI diantaranya Simeulue, Aceh Timur, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Selatan dan Pidie Jaya.
“Namun, perlu diingatkan nantinya SPBUN Program Solar untuk Koperasi (Solusi) ini hanya dikelola oleh koperasi dan meminta nelayan-nelayan dapat berkonsolidasi dalam sebuah koperasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, untuk Aceh sendiri Kemenkop UKM telah meresmikan pembangunan SPBUN Solusi di Teupin Gaki Tuan, Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, Kabupeten Aceh Besar pada Mei 2023 yang lalu.
SPBUN di Aceh tersebut menjadi bagian dari piloting Program SPBUN Solusi.
