BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdurrahman Ahmad, mengatakan pimpinan dari partai Golongan Karya (Golkar) tidak dilantik dan disumpah lantaran belum ada keputusan dewan pimpinan pusat (DPP).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRA, berlangsung kemarin, 25 Oktober 2024 di gedung dewan setempat.
“Ada sedikit hambatan dari partai Golkar. Tiga pimpinan yang dilantik sudah keluar surat keputusan dari DPP. Jadi DPRA tidak bisa menunggu lagi,” kata Abdurrahman, Sabtu, 26 Oktober 2024.
Tiga pimpinan DPRA periode 2024-2029 resmi dilantik kemarin adalah Zulfadli dari Partai Aceh ditunjuk kembali menjadi Ketua DPRA. Wakilnya Saifuddin Muhammad alias Yah Fud (Partai NasDem) dan Salihin (Partai Kebangkitan Bangsa).
Sementara, Partai Golkar sebelumnya telah menunjuk Ali Basrah sebagai wakil ketua. Abdurrahman kemudian menjelaskan pelantikan segera ketiga pimpinan lembaga juga untuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD).
“Karena ini kami didesak oleh waktu hanya satu bulan,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra juga mengatakan penetapan Ali Basrah akan kembali diparipurnakan.
“Namun harus diulang lagi prosesnya. Jadi tetap sama meskipun sudah di paripurna sebelumnya, nanti baru diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk di SK kan,” tuturnya.
Di sisi lain, kata dia, proses ini juga tidak menghambat pembentukan alat kelengkapan dewan. “Oh tidak masalah. Satu pimpinan sudah cukup dan bisa jalan. Nah apalagi itu ada tiga pimpinan,” imbuhnya.