SIMEULUE – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah meluncurkan Program Merdeka Belajar Episode 5 sejak 3 Juli 2020.
Program ini merupakan pendidikan guru penggerak di seluruh Indonesia, bertujuan untuk memacu kesejahteraan ekosistem pendidikan dan mendorong ruang diskusi positif serta kerjasama antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Di Kabupaten Simeulue, puluhan lulusan guru penggerak angkatan ke-7 telah menyelesaikan enam bulan pendidikan dan berhasil meraih sertifikat.
Meskipun demikian, penting bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Simeulue, untuk memanfaatkan program pusat ini dengan mengangkat lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah. Hal ini diharapkan dapat terus meningkatkan iklim dan kualitas pendidikan di kabupaten tersebut.
Namun, kekhawatiran muncul karena Permendikbud Nomor 40 tahun 2021 mewajibkan guru penggerak sebagai syarat mutlak untuk diangkat sebagai kepala sekolah, juga dikenal sebagai golden tiket.
Salah Seorang lulusan guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Simeulue menyampaikan keprihatinannya, menyebut bahwa pengalaman yang diperoleh dari pendidikan guru penggerak tidak diapresiasi oleh pihak Dinas Pendidikan.
“saya sekarang sudah tak pernah lagi aktif/vakum sementara melaksanakan pengalaman yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, sangat disayangkan pihak dinas pendidikan tidak mengapresiasi dan lebih memilih nota dinas bukan lulusan guru penggerak apabila ada kepala sekolah yang diganti, hal ini menjadi percuma kami berjuang,” ujar salah seorang lulusan guru penggerak kabupaten Simeulue.
Dia berharap agar kedepannya kepala dinas pendidikan Simeulue memberi perhatian, terutama kepada guru penggerak (GP) agar pendidikan simeulue bisa maju seperti harapan pusat kepada daerah.
