DPRA Minta Pj Gubernur Evaluasi Jadwal Perhelatan PON 2024

dpra
Penyerahan sejumlah rekomendasi Banggar DPRA terhadap RAPBA 2024. di Gedung Utama DPR Aceh, Senin (18/12/2023) (Foto: Humas DPR Aceh)

BANDA ACEH – Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Abdurahman Ahmad, mengatakan pihaknya ingin perhelatan PON 2024 diundur. Sebab beriringan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan ketersedian anggaran belum mencukupi.

“Banggar DPR Aceh meminta Penjabat Gubernur Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar mengevaluasi jadwal pelaksanaan PON 2024,” kata Abdurahman, saat menyampaikan rekomendasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh di Gedung Utama DPR Aceh, Senin (18/12/2023).

Selain itu, kata dia, DPR Aceh juga meminta Penjabat Gubernur Achmad Marzuki mencari sumber dana lain dalam pelaksanaan olahraga empat tahunan itu. Sebab dana otonomi khusus tidak boleh digunakan untuk perhelatan PON.

“Karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan undangan,” ujar Abdurahman.

Abdurahman mengatakan DPR Aceh juga merekomendasi alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan rumah layak huni bagi fakir miskin. Kemudian penanganan banjir pada sejumlah daerah yang rawan bencana, juga harus diprioritaskan.

“Kami meminta saudara Achmad Marzuki tidak ragu-ragu menggunakan dana belanja tak terduga, khusus untuk penanganan pada saat terjadi bencana,” tutur dia.

Di sisi lain, DPR Aceh juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berkoordinasi menangani persoalan sungai di Aceh. Di mana kewenangan ini berada pada Balai Wilayah Sungai.

“Yang selama ini tidak ada perawatan rutin sehingga menjadi sumber bencana banjir di Aceh. Sebab, hal ini sangat perlu ditindak agar masyarakat setempat bisa melakukan aktivitas kembali,” kata dia.

Abdurahman mengatakan DPR Aceh juga merekomendasi agar pemerintah meningkatkan status ruas jalan kabupaten atau kota menjadi ruas jalan provinsi. Kemudian beberapa ruas jalan provinsi dijadikan ruas jalan nasional.

Selanjutnya, DPR Aceh juga menginginkan agar menghapus perangkat non struktural yang dianggap tidak efektif dan efisien. Seperti Sekretariat P2K- APBA yang berada di bawah Badan Pembangunan Daerah Aceh.

“Dan rekomendasi terakhir yakni mendesak Penjabat Gubernur Aceh untuk melakukan langkah langkah konkrit dengan pemerintah pusat agar dana otsus Aceh dikembalikan menjadi tiga persen. Setara DAU nasional tanpa batas waktu,” kata dia.

Sementara itu, rapat paripurna pembahasan dan penetapan Raqan Aceh tentang APBA ini juga menyusun empat prioritas rencana Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) 2024.

“Pertama memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan,” ungkapnya.

Kemudian, kata Abdurahman agar menguatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh dan menyukseskan Pemilu Serentak dan PON bersama Aceh-Sumut 2024.

Untuk diketahui, adapun struktur Rancangan Qanun Aceh tentang APBA anggaran 2024 dengan nilai pendapatan sebesar Rp 11 triliun kemudian dengan nilai anggaran belanja Rp 11 triliun 721 miliar, serta total defisit anggaran senilai Rp 703 miliar.

Sementara untuk pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 754 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 51 miliar dikurang menjadi pembiayaan netto sebesar Rp 703 miliar.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Aceh menggelar rapat paripurna pembahasan dan penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2024. Rapat ini berlangsung di Gedung utama dewan, Senin, 18 Desember 2023.

Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, memimpin langsung rapat paripurna dengan didampingi oleh Wakil Ketua, Teuku Raja Keumangan dan Safaruddin. Sementara itu, dari pihak Pemerintah Aceh dihadiri langsung oleh Bustami Hamzah sebagai Sekretaris Daerah Aceh bersama sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *